OJK Resmi Mengambil Alih Pengawasan Aset Kripto di Indonesia Mulai 10 Januari 2025

Perkembangan teknologi digital dan keuangan telah mendorong pemerintah Indonesia untuk terus berinovasi dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek keuangan digital, termasuk aset kripto. Mulai 10 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan secara resmi mengambil alih pengawasan atas aset kripto di Indonesia, menggantikan peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam perdagangan aset digital yang terus berkembang pesat.

Regulasi Baru untuk Mengawal Transisi

Dalam upaya memastikan kelancaran transisi pengawasan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Regulasi ini mengadopsi peraturan yang sebelumnya diterapkan oleh Bappebti dengan penyempurnaan yang sesuai dengan standar internasional di sektor jasa keuangan.

Beberapa poin penting dalam POJK 27/2024 meliputi:

• Persyaratan perizinan yang lebih ketat bagi penyelenggara perdagangan aset kripto.
• Kewajiban transparansi informasi untuk melindungi konsumen dari potensi risiko penipuan.
• Penguatan tata kelola perusahaan, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber.

Regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengelola ekosistem aset kripto yang semakin kompleks.

Tahapan Transisi Pengawasan

Proses pengalihan pengawasan dari Bappebti ke OJK dilakukan secara bertahap melalui tiga fase utama:

1. Fase Soft Landing
   Pada fase ini, fokus diberikan pada memastikan kelancaran transisi tanpa gangguan signifikan terhadap operasi penyelenggara aset kripto yang sudah berizin. OJK akan bekerja sama dengan Bappebti untuk mengelola proses peralihan dengan cara yang efisien.

2. Fase Penguatan
   Tahap ini menekankan penguatan tata kelola penyelenggara aset kripto, termasuk penerapan manajemen risiko yang lebih baik, peningkatan integritas pasar, dan keamanan sistem informasi. Selain itu, perlindungan konsumen menjadi salah satu prioritas utama.

3. Fase Pengembangan
   Pada tahap akhir, OJK akan berfokus pada pengembangan ekosistem aset kripto yang inovatif, termasuk mendorong adopsi teknologi baru, memperluas akses pasar, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku industri.

Perlindungan Konsumen sebagai Prioritas Utama

Salah satu tujuan utama dari pengawasan OJK adalah meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam regulasi baru, penyelenggara aset kripto diwajibkan untuk:

• Menerapkan tata kelola yang baik, termasuk penyediaan informasi yang akurat kepada konsumen.
• Mengelola risiko operasional untuk memastikan keamanan transaksi.
• Menerapkan keamanan siber yang ketat guna melindungi data pengguna dari ancaman kejahatan digital.
• Mematuhi regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dengan pendekatan ini, OJK berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan aset digital di Indonesia.

Dukungan Infrastruktur untuk Pengawasan Efektif

OJK telah mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengawasan aset kripto, termasuk:

• Sistem pemantauan digital untuk melacak transaksi secara real-time.
• Tim pengawasan khusus yang terdiri dari ahli di bidang teknologi keuangan dan keamanan siber.
• Program sosialisasi kepada pelaku industri dan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh tentang regulasi baru.

Kerja sama dengan pelaku industri dan lembaga terkait juga menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Dampak Bagi Pelaku Industri Kripto

Pengalihan pengawasan ke OJK membawa berbagai dampak bagi pelaku industri, di antaranya:

• Pengakuan perizinan yang sudah ada: Semua perizinan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Bappebti akan tetap diakui oleh OJK, sehingga pelaku usaha dapat melanjutkan operasinya tanpa gangguan.
• Peningkatan kepercayaan pasar: Dengan pengawasan yang lebih ketat, integritas pasar diharapkan akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menarik lebih banyak investor.
• Kesempatan inovasi: Regulasi baru memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, selama tetap mematuhi standar tata kelola yang ditetapkan.

Namun, pelaku industri juga harus siap menghadapi tantangan baru, termasuk penyesuaian dengan regulasi yang lebih kompleks dan peningkatan biaya kepatuhan.

Harapan ke Depan

Dengan pengawasan yang kini berada di bawah OJK, ekosistem aset kripto di Indonesia diharapkan dapat berkembang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan di era digital.

OJK berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan aset kripto dengan:

• Membangun regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi.
• Mendorong kolaborasi antara pelaku industri dan pemerintah.
• Memastikan perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas utama.

Dengan regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang efektif, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemimpin dalam perdagangan aset digital di kawasan Asia.