Purbaya Tegaskan Tak Akan Lanjutkan Skema Burden Sharing dengan Bank Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Sad Gutomo secara resmi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melanjutkan skema burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). Pernyataan ini menjadi sorotan karena berhubungan langsung dengan kebijakan pembiayaan negara, inflasi, dan potensi aliran modal ke aset alternatif seperti cryptocurrency.

🏦 Apa Itu Burden Sharing?

Burden sharing adalah skema di mana bank sentral mendukung pembiayaan fiskal pemerintah—baik melalui pembelian surat negara, pembiayaan langsung, atau subsidi bunga. Skema ini sering dianggap sebagai potensi pemicu inflasi karena likuiditas meningkat tanpa peningkatan output.

Ketika skema dihentikan atau ditegaskan tidak dilanjutkan, maka beberapa skenario makro-ekonomi muncul:

• Pemerintah harus mencari sumber pembiayaan baru, mungkin dari utang luar negeri atau penerbitan obligasi.

• Likuiditas nasional bisa terkendali lebih baik, yang bisa berdampak ke stabilitas nilai rupiah.

• Namun, potensi untuk pengetatan fiskal atau pengurangan subsidi bisa menekan pertumbuhan dalam jangka pendek.

📊 Dampak Keputusan ke Pasar dan Crypto

1. Utamanya: Likuiditas dan Nilai Rupiah

Dengan tidak melanjutkan burden sharing, pemerintah dan BI memberi sinyal bahwa kontrol likuiditas lebih kuat. Hal ini bisa memperkuat nilai rupiah atau setidak-nya menahan tekanan inflasi. Namun jika pembiayaan alternatif mahal, beban fiskal bisa naik.

2. Aliran Modal ke Aset Digital Bisa Meningkat

Bagi investor crypto, keputusan semacam ini bisa jadi pendorong: kalau rupiah tertekan atau investor mencari hedge terhadap inflasi, aset seperti Bitcoin atau altcoin bisa jadi pilihan. Tapi jika likuiditas domestik ketat, modal bisa jadi sulit mengalir bebas ke pasar crypto.

3. Sentimen Investor dan Spekulasi Makro

Keputusan fiskal & moneter nasional sering jadi trigger besar: trader pantau isu ini sebagai “macro event”. Crypto yang sangat sensitif terhadap likuiditas dan moneter akan merespons lebih cepat dibanding pasar tradisional.

🧭 Strategi untuk Trader & Investor Crypto di Indonesia

• Perhatikan kabar fiskal nasional dan naik-turunnya nilai rupiah sebagai indikator potensi aliran dana ke crypto.

• Jika likuiditas ketat dan rupiah menguat, investor bisa melakukan diversifikasi ke aset digital sebagai hedge global.

• Jika pembiayaan alternatif mahal → beban fiskal naik → inflasi lebih tinggi → crypto bisa jadi alternatif lindung nilai.

• Tetap pakai risk management: meski peluang besar, risiko makro & regulasi juga tinggi.

✅ Kesimpulan

Keputusan Purbaya untuk tidak melanjutkan burden sharing dengan Bank Indonesia adalah langkah signifikan dalam kebijakan makro Indonesia. Dampaknya bukan hanya fiskal atau moneter, tetapi juga bisa terasa ke pasar crypto lokal dan global. Investor crypto perlu menyadari bahwa perubahan kebijakan nasional bisa jadi pijakan besar saat memilih entry, exit, atau jenis aset.